BEM UI Tolak RUU Penanaman Modal

BEM UI Tolak RUU Penanaman Modal

Jakarta, CyberNews. Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia (BEM UI) menyatakan menolak Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal (RUU PM). Alasannya, RUU ini lebih berpihak kepada pemodal asing.BEM UI menilai mengesahkan RUU Penanaman Modal sama dengan menjual negara. “Rancangan Undang-Undang Penanaman Modal (RUU PM) pada yang akan segera disahkan dalam sedang paripurna DPR, adalah bukti nyata dan jelas bahwa cengkraman pemodal asing akan semakin kuat di negeri ini,” demikian siaran pers BEM UI, Rabu (28/3).

Dijelaskan, RUU ini memberikan berbagai kemewahan kepada pemodal, mulai kemudahan berbagai bentuk pajak, pembebasan lahan, bebas memindahkan modalnya kapan dan dimanapun, hingga bebas nasionalisasi.

“Sementara hal lain yang langsung berkaitan dengan kesejahteraan rakyat akibat penanaman modal selama ini, di antaranya ribuan konflik lahan, pelanggaran HAM, perusakan lingkungan dan pemiskinan yang selama ini terjadi, tidak sedikitpun menjadi rujukan penyusunan RUU PM oleh pemerintah dan DPR RI,” kecam BEM UI.
Intervensi Asing

Menurut BEM UI proses penyusunan RUU PM tersebut tidak bisa lepas dari intervensi asing seperti tekanan-tekanan dari lembaga-lembaga kreditor seperti Bank Dunia, Asian Development Bank (ADB) dan Japan Bank for International Cooperation (JBIC), yang mendesak pengesahan segera. Hal ini mengindikasikan adanya kepentingan pihak asing yang cukup besar dalam mempengaruhi penyusunan RUU ini.

Kepentingan asing tersebut bisa dilihat terlihat dari pasal-pasal dalam RUU PM yang akan segera disahkan. Di antaranya tak ada perlakuan berbeda antara investasi asing dan domestik, tak ada pembatasan penguasaan sektor publik. Tidak ada pengaturan investasi dikaitkan dengan kepentingan nasional.

“Ini termasuk pengaturan yang ditujukan untuk pengembangan dan perlindungan sektor, hingga dikaitkan dengan pengembangan wilayah, alih teknologi hingga pengembangan UKM, yang benar-benar kental dengan semangat liberalisme.”

“RUU PM ini jelas-jelas tidak mengedepankan kepentingan nasional justru melayani internasionalisasi modal dan RUU ini bertentangan konstitusi RI dengan memfasilitasi modal asing menguasai produksi yang terkait dengan hajat hidup orang banyak (semesta rakyat/warga negara Indonesia). Juga, RUU PM ini tidak melindungi hak atas pekerjaan rakyat Indonesia khususnya kaum buruh yang dengan mudah terkena PHK akibat perusahaanya tutup karena pindah lokasi usahanya,” tandas BEM UI.

“Hal lain yang bisa kita soroti adalah RUU ini akan memperarah pelanggaran hak ekonomi, sosial, dan budaya yang dilakukan aktor negara dan aktor non negara khususnya korporasi , berpindahnya industri manufaktur keluar negeri seperti investasi pada pabrik garmen, sepatu, mainan anak, tekstil dan industi lain yang notabene bersifat padat karya dengan jumlah buruh perempuan hingga 90% akan menyebabkan hilangnya hak atas pendapatan dan kesempatan mengembangkan potensi secara profesional perempuan di sektor tersebut,” kata Ahmad Fathul Bari Ketua.BEM UI.

“Dengan demikian kami menolak pengesahan RUU PM. Dan menuntut perubahan terhadap pengaturan investasi yang merupakan turunan amanat UUD 1945 untuk mewujudkan kemandirian dan kesejahteraan rakyat,” tegasnya.( mh habieb shaleh/Cn08 )

Sumber:

http://www.suaramerdeka.com/harian/0703/28/nas13.htm

Leave a Comment

Your email address will not be published. Required fields are marked *